Rabu, 29 Juni 2016 –PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) hari ini melakukan sosialisasi lahan pengganti kepada petani terdampak pembangunan PLTU Jawa Tengah, bertempat di SMK Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Lahan garapan pengganti untuk petani terdampak ini merupakan bagian dari komitmen BPI dalam melakukan mitigasi sosial seperti yang tercantum dalam dokumen AMDAL.
Mohammad Effendi, Presiden Direktur BPI menjelaskan, perusahaan telah menyiapkan lahan pengganti seluas 32 hektar bagi petani penggarap yang lahan tempat bekerjanya terkena dampak pembebasan lahan PLTU Jawa Tengah. Lahan pengganti tersebut selanjutnya telah dibagi rata kepada 218 petani terdampak. Setiap petani akan mendapat lahan garapan sekitar 1.200 m2.
"Para petani penggarap terdampak tersebut dapat menggarap lahan pengganti ini tanpa harus melakukan bagi hasil dengan BPI ataupun menyewa. Semoga keberadaan lahan ini dapat memberikan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi para petani terdampak PLTU Jawa Tengah," jelas Effendi, Rabu (29/6).
Secara simbolis juga dilakukan penyerahan dokumen perjanjian penyediaan lahan pengganti antara BPI dengan perwakilan petani penggarap terdampak, yang berasal dari tiga desa powerblock, yatu desa Ponowareng, desa Karanggeneng, dan desa Ujungnegoro yang diserahkan oleh Nasikhin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batang, dan didampingi oleh Mohammad Effendi, Presiden Direktur BPI.
Selain itu, hari ini BPI juga memberikan alat bantu pertanian berupa 4 buah traktor dan 20 sprayer atau semprotan pembasmi hama sebagai sarana penunjang pertanian. Bantuan diserahkan kepada Kepala Desa Karanggeneng, Kepala Desa Ujungnegoro dan Kepala Desa Ponowareng. Pengelolaan peralatan tersebut diserahkan kepada desa setempat.
Menurut Effendi, lahan pengganti bagi petani penggarap yang terdampak ini merupakan salah satu komitmen BPI yang tercantum didalam AMDAL. Sementara itu, BPI juga telah menjalankan komitmen lainnya seperti dengan melakukan kegiatan pembinaan kewirausahaan yang berkelanjutan dan pemberian dana kompensasi sosial bagi petani terdampak PLTU Jawa Tengah.
"Kami bersyukur dan sangat berterimakasih atas dukungan dan kerjasama seluruh warga Batang, hingga saat ini proses pembangunan PLTU Jawa Tengah dapat berjalan dengan baik. Demikian pula dengan tahapan konstruksi yang saat ini sedang berlangsung. Masyarakat bisa menikmati dampak positifnya. BPI akan terus menjaga komitmennya untuk bersama-sama memajukan perekonomian di Batang dan Nasional," tuturnya.
Dalam sosialisasi lahan pengganti, kepada para petani yang merupakan warga dari Desa Karanggeneng, Ponowareng dan Ujungnegoro, BPI menyampaikan bahwa perusahaan tidak akan menerapkan sistem biaya sewa dan bagi hasil dari lahan yang di garap. Sehingga hasil dari pengolahan lahan sepenuhnya dapat dinikmati para petani penggarap tersebut.
BPI juga menjelaskan bahwa pengolahan lahan pengganti bersifat sementara dengan kontrak peminjaman selama 5 tahun dan dapat dilakukan perpanjangan.
“Kedepan, kegiatan sosialisasi akan terus dilakukan secara intensif sehingga masyarakat mendapatkan informasi dengan jelas, bagaimana mekanisme dan manfaat apa yang mereka terima dari lahan garapan tersebut.” jelas Effendi.
Nasikhin menyampaikan apresiasi terhadap BPI yang telah menjalankan seluruh komitmen yang tercantum didalam AMDAL. Langkah BPI tersebut menjadi bukti bahwa perusahaan memiliki tanggungjawab yang besar terhadap masyarakat Batang.
“Kemarin BPI juga telah membayarkan biaya kompensasi dan hari ini menyerahkan lahan pengganti kepada Petani terdampak PLTU Jawa Tengah. Saya berharap lahan pengganti ini dapat dikelola dengan bak sehingga hasilnya bisa maksimal sesuai yang diinginkan," tandasnya.
Nasikhin mengatakan bahwa Pemkab Batang akan memberikan dukungan agar kawasan persawahan tersebut dapat dikembangkan secara maksimal. Selain itu ia berharap para petani dapat bekerjasama menyisihkan sebagian hasil panen untuk kepentingan lumbung desa sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan lokal.
***
Tentang PT Bhimasena Power Indonesia
PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) merupakan konsorsium Electric Power Development Co., Ltd. (“J-Power”), Itochu Corporation (“Itochu”) dan PT Adaro Power, yang seluruhnya dimiliki PT Adaro Energy.
PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW merupakan proyek infrastruktur pertama kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dengan menerapkan skema Build, Own, Operate, Transfer (BOOT). Proyek ini menjadi bagian dari Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang akan menjadi lokomotif dalam perkembangan ekonomi Jawa. PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW akan menggunakan teknologi terkini yang lebih ramah lingkungan dan efisien, Ultra Super Critical.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar