PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) telah mencapai kesepakatan pembiayaan (financing agreement) dengan para kreditur untuk proyek pembangunan PLTU Jawa Tengah berkapasitas 2 x 1.000 MW. Total investasi proyek ini mencapai US$ 4,2 milliar dengan total pendanaan yang diterima dari kreditur senilai US$ 3,4 milliar berasal dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan sindikasi bank yang terdiri dari 9 bank komersial terdiri dari SMBC, BTMU, Mizuho, DBS, OCBC, Sumitomo Trust, Mitsubishi Trust, Shinsei dan Norinchukin.
Perjanjian jual beli listrik (PJBL) antara BPI dengan PT PLN (Persero) telah ditandatangani pada 6 Oktober 2011. Selain itu, Perjanjian Penjaminan juga telah ditanda-tangani antara lain oleh Pemerintah Republik Indonesia (yang diwakili oleh Kementerian Keuangan), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII), yang juga dikenal sebagai Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), dan BPI. PII/IIGF didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menyediakan jaminan bagi lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan perjanjian antara pemerintah dan swasta, dalam hal ini memberikan jaminan pembayaran PLN kepada proyek PLTU Jawa Tengah 2x1.000 MW yang diatur dalam PJBL. Ini merupakan skema kerjasama antara pemerintah dan swasta (KPS) yang pertama kali direalisasikan di Indonesia dengan jaminan yang disediakan oleh PII/IIGF.
Presiden Direktur BPI, Mohammad Effendi menjelaskan dengan tuntasnya proses pembiayaan ini BPI akan segera memulai proses konstruksi utama proyek PLTU Jawa Tengah. Sebelumnya, pada 30 April telah dilakukan serah terima site (site handover) kepada EPC kontraktor yang ditunjuk sehingga berbagai persiapan konstruksi dapat dilakukan.
Lebih jauh lagi, Effendi menjelaskan bahwa penyelesaian proses pembiayaan ini membuktikan tingginya kepercayaan dari para kreditur untuk berinvestasi di Indonesia dalam hal ini pada proyek PLTU Jawa Tengah 2x1.000 MW. Apalagi sejak awal dukungan pemerintah pusat, provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten Batang, serta pemangku kepentingan lainnya dan masyarakat terhadap proyek ini sangat besar.
“Kami bersyukur kesepakatan pembiayaan proyek PLTU Jawa Tengah akhirnya di tandatangani. Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan kreditur dan dukungan yang besar dari pemerintah Indonesia untuk segera memulai proses konstruksi,” jelas Effendi di Jakarta. PLTU Jawa Tengah nantinya akan menggunakan teknologi terkini ultra-supercritical (USC) yang ramah lingkungan dengan kondisi uap Ultra-super kritikal (USC) dan sistem pengolahan gas buang yang dapat meminimalkan gas emisi/dispersi sehingga ramah lingkungan.
Kondisi uap USC memberikan efisiensi panas yang lebih tinggi daripada kondisi uap konvensional seperti sub kritikal dan super kritikal. Efisiensi panas yang lebih tinggi berarti konsumsi batubara yang lebih rendah dan juga menghasilkan emisi yang lebih rendah.
“Kami berharap pembangunan PLTU ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat beroperasi sesuai target setelah konstruksi selama sekitar 48 bulan. Dengan beroperasinya PLTU ini akan mendukung pasokan energi nasional, sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan perekonomian dan menyejahterakan masyarakat di sekitarnya,” imbuh Effendi. Ia juga mengharapkan kehadiran PLTU akan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat Batang. “Dengan kehadiran PLTU akan menjadi multiplier effect dimana akan bermunculan berbagai sentra ekonomi baru dan usaha pendukung aktivitas PLTU. Sehingga kedepannya, kami berharap kehadiran PLTU ini dapat memberikan manfaat lebih banyak untuk kepentingan lokal maupun nasional,” tambahnya.
PLTU Jawa Tengah ini nantinya akan menggunakan teknologi terkini Ultra Super Critical yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Proyek ini telah memperoleh Izin Lingkungan pada 21 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/37 Tahun 2013. Dalam dokumen tentang analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan program Corporate Social Responsibility (CSR), BPI juga telah menyampaikan sejumlah program pengelolaan dampak aktivitas PLTU Jawa Tengah baik dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Salah satunya untuk mengatasi dampak pengadaan lahan, BPI telah memberikan kompensasi sosial kepada para petani terdampak dan menyiapkan lahan pengganti untuk solusi perubahan pola mata pencaharian. Sejumlah program pemberdayaan masyarakat juga telah dilakukan dan akan terus ditingkatkan untuk pengembangan masyarakat yang berkelanjutan.
Tentang PT Bhimasena Power Indonesia
PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) merupakan konsorsium Electric Power Development Co., Ltd. (“J-Power”), Itochu Corporation (“Itochu”) dan PT Adaro Power, yang seluruhnya dimiliki PT Adaro Energy.
PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW merupakan proyek infrastruktur pertama kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dengan menerapkan skema Build, Own, Operate, Transfer (BOOT). Proyek ini menjadi bagian dari Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang akan menjadi lokomotif dalam perkembangan ekonomi Jawa. PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW akan menggunakan teknologi terkini yang lebih ramah lingkungan dan efisien, Ultra Super Critical.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar